Laporan Pengembalian Biaya Perkara
LAPORAN PENGEMBALIAN BIAYA PERKARA 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020
Pengadilan Agama Sorong Kelas II
LAPORAN PENGEMBALIAN BIAYA PERKARA 2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020
RINCIAN BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN 2023 2022 2021 2020 2019 2023 2022 2021 2020 2019
LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA 2023 2022 2021 2020 2019 2023 2022 2021 2020 2019
PROSEDUR BERPERKARA SECARA PRODEO Prosedur Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama 1. Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan. 2. Apabila Tergugat/Termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon. 3. Majelis hakim yang … Baca Selengkapnya
SYARAT BERPERKARA PRODEO Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu … Baca Selengkapnya
ANGGARAN DIPA PENGADILAN AGAMA SUMENEP
DAFTAR NAMA PEJABAT PENGAWAS MOH. JATIM, S.Ag., S.H.I. Koordinator Pengawas Surat Keputusan Dra. Hj. NURUL QALBI, M.H.E.S. Administrasi Persidangan Surat Keputusan NURJUMAATUN A, S.Ag. Manajemen Peradilan & Pelayanan Publik Surat Keputusan HIRMAWAN SUSILO, S.H., M.H. Administrasi Perkara & Administrasi Umum Surat Keputusan
PEDOMAN PENGAWASAN A. Pendahuluan Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengitegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (rechmatig) dan sesuai dengan peruntukannya (doelmatig). Perpektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, … Baca Selengkapnya
FASILITAS PUBLIK