Manokwari, 8 Juli 2026 – Pengadilan Agama (PA) Sorong mengikuti Kegiatan Akurasi Data Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Papua Barat, Pada Rabu (8/7/2026). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satuan kerja pada lingkungan peradilan se-Wilayah Papua Barat sebagai upaya memperkuat kualitas pengelolaan keuangan dan aset negara.
Dari PA Sorong, kegiatan ini diikuti oleh Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP), Fitriah, S.H., serta Penata Layanan Operasional, Zainal, S.Kom. Kehadiran keduanya merupakan bentuk komitmen PA Sorong dalam mendukung pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan akurasi sekaligus rekonsiliasi data pengelolaan keuangan dan BMN Semester I Tahun Anggaran 2026. Melalui proses tersebut, diharapkan seluruh satuan kerja dapat menghasilkan data yang valid dan selaras, sehingga mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan serta pengelolaan aset negara sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam arahannya, Ketua PT Papua Barat, Dr. Wayan Karya, S.H., M.Hum menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara yang dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Data yang akurat menjadi fondasi utama dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas serta mendukung proses pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan di lingkungan peradilan.
Selain itu, Ketua PT Papua Barat berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN di seluruh satuan kerja. Beliau juga mengajak seluruh aparatur untuk terus menjaga komitmen, integritas, dan kepatuhan terhadap peraturan sebagai upaya mempertahankan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta mewujudkan tata kelola keuangan negara yang semakin baik.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, PA Sorong menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara, sekaligus mendukung terwujudnya lembaga peradilan yang modern, transparan, akuntabel, dan berintegritas. (CTR)
