Bulan: September 2021

HAWALAH, ANTARA CESSIE. SUBROGASI DAN NOVASI Oleh : Ahmad Satiri S.Ag.,M.H (Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukamara) PENDAHULUAN Implementasi ekonomi syariah kedalam dunia bisnis saat ini merupakan hal yang sudah tidak asing lagi, seiring dengan arah kebijakan pemerintah yang telah melakukan merger bank-bank syariah plat merah. Target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat perkembangan ekonomi … Baca Selengkapnya

TUGAS-TUGAS KEJURUSITAAN TENTANG PEMANGGILAN DAN SEPUTAR WACANANYA[i] ( Sekelumit Refleksi Menuju Hukum Acara Perdata Nasional ) Oleh : Asmu’i Syarkowi[ii] A. Pendahuluan Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka terdapat perubahan yang mendasar mengenai kewenangan-kewenangan … Baca Selengkapnya

PENANGANAN KONTRAK KRITIS Oleh: Marwendi Putra “Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis”, kutipan diatas diambil dari SSUK dokumen kontrak standar jasa konstruksi, dan juga terdapat pada Permen PUPR nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Sering terjadi … Baca Selengkapnya

INILAH INOVASI PTSP ONLINE PA KABUPATEN MADIUN YANG MENJADI TOP 15 TERBAIK INOVASI PELAYANAN PUBLIK KIPP 2021 Oleh: Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si. (Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun) PA Kabupaten Madiun kembali berprestasi dan mengukir sejarah. Inovasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Online PA Kabupaten Madiun menjadi Top 15 Replikasi Terbaik Inovasi … Baca Selengkapnya

PERCERAIAN DAN KEPILUAN HATI HAKIM Oleh : H. Asmu’i Syarkowi (Hakim PA Semarang Kelas IA) Undang-Undang Perkawinan ( UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) mengenal beberapa asas. Salah satu asas yang terkandung dalam UU tersebut adalah “asas mepersulit terjadinya perceraian”. Dengan kata lain, UU Perkawinan memang mengamanatkan kepada … Baca Selengkapnya

KEPEMIMPINAN TIPE BARU DI ERA KEBANGKITAN TEKNOLOGI INFORMASI Oleh: M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh, PTA Jambi) muhammadkhusnul38@gmail.com Segala sesuatu berubah. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Inilah konsep yang paling memadai untuk menyoal tentang perubahan. Kalimat yang paling mewakili tentang perubahan. Di dalam sejarah dunia, paling tidak ada tiga … Baca Selengkapnya

Kajian Terhadap Tenggang Pemanggilan Perceraian Ghaib Pada Era Digital (Salah Satu Upaya Mengatasi Hambatan System Hukum) Oleh : Drs. Suyadi, M.H.[1] dan Dr. Drs. Siddiki, M.H.[2] A. Pendahuluan Rasanya sudah maklum, bahwa kini bukan zaman kolonialisme, bukan juga zaman Orde Baru lagi, dan bukan zaman kuno lagi, namun kini zaman sudah serba modern. Suatu zaman yang … Baca Selengkapnya

SEBUAH GAGASAN DALAM PERKARA NAFKAH ANAK DAN PELAKSANAAN EKSEKUSINYA DI PENGADILAN AGAMA Oleh: Epri Wahyudi (Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas) BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang, diantaranya … Baca Selengkapnya

REINTERPRETASI KEWAJIBAN NAFKAH BAGI ISTRI KARIER Oleh : H.Asmu’i Syarkowi (Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas I A) Dalam berbagai literatur, biasanya dibedakan istilah “wanita pekerja” dan “wanita karier”. Istilah wanita pekerja biasanya digunakan untuk menyebut wanita yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan. Sedangkan wanita karier biasanya digunakan untuk menyebut wanita yang menekuni profesi … Baca Selengkapnya

Restoratif justice, diversi dan Diyat Oleh: Bakhtiar* Relasi hukum dan masyarakat adalah fenomena dan teori “mapan” didalam kajian hukum, tetapi dalam beberapa dekade (bahkan sampai saat ini), tidak sedikit para pengkaji hukum sangat terbosesi dengan gagasan social engineering, yaitu hukum sebagai alat kontrol, hukum adalah aturan yang canggih untuk menekan individu agar mengerjakan tugasnya sebagai … Baca Selengkapnya